Kasus penganiayaan maut yang berujung pada kematian seorang warga sipil bernama Robert Coy di Sorong oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menimbulkan duka mendalam dan pertanyaan besar di masyarakat. Setelah penyelidikan awal, Komandan Kodam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Haryanto, mengungkapkan dugaan pemicu tragis dari insiden tersebut.
Menurut keterangan Kodam XVIII/Kasuari, insiden maut ini diduga kuat dipicu oleh kesalahpahaman akibat senggolan sepeda motor. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (25/4/2024) malam di depan sebuah minimarket di Sorong. Senggolan motor ini kemudian berkembang menjadi adu mulut dan berujung pada tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap Robert Coy.
Tindakan penganiayaan inilah yang sayangnya mengakibatkan luka parah hingga Robert Coy meninggal dunia. Mayjen TNI Haryanto menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini dan menegaskan bahwa pihaknya tidak mentolerir tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya.
Terungkapnya dugaan pemicu ini memberikan titik terang awal dalam kasus yang sangat disesalkan ini. Polisi Militer (POM) TNI saat ini tengah melakukan penyelidikan secara mendalam dan transparan untuk mengungkap fakta sebenarnya secara utuh dan memastikan tidak ada informasi yang terlewatkan. Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu menjadi harapan utama untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta menjaga citra baik institusi TNI.
Pihak TNI juga telah menunjukkan komitmen untuk menindak tegas oknum yang terlibat. Mayjen TNI Haryanto memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelaku akan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan.
Kasus penganiayaan maut di Sorong ini menjadi pengingat yang menyakitkan akan pentingnya pengendalian diri, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum bagi setiap anggota TNI. Tindakan satu atau beberapa oknum dapat mencoreng nama baik institusi secara keseluruhan. Oleh karena itu, proses hukum yang transparan dan hukuman yang setimpal diharapkan dapat memberikan keadilan dan memulihkan kepercayaan publik.