Indonesia, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan wilayah laut yang membentang luas, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairannya. Dalam konteks ini, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memainkan peran krusial sebagai Penjaga Hukum Laut, bertugas menindak berbagai bentuk kejahatan maritim yang merugikan negara dan mengancam stabilitas kawasan. Kejahatan seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan pembajakan terus menjadi fokus utama.
Tugas TNI AL sebagai Penjaga Hukum Laut meliputi patroli rutin dan operasi penegakan hukum di seluruh wilayah laut yurisdiksi nasional, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan perairan teritorial. Mereka bertindak untuk memberantas praktik illegal fishing yang merampas kekayaan sumber daya laut Indonesia. Penyelundupan barang ilegal, narkotika, dan bahkan perdagangan manusia melalui jalur laut juga menjadi target operasi TNI AL. Selain itu, kejahatan transnasional seperti pembajakan dan perompakan yang mengancam keselamatan pelayaran juga menjadi fokus utama. Sebagai contoh, pada hari Selasa, 15 April 2025, KRI Usman Harun-359 berhasil mengamankan sebuah kapal ikan asing berbendera Filipina yang melakukan illegal fishing di perairan Laut Sulawesi. Kapal tersebut kemudian diserahkan ke Pangkalan TNI AL terdekat untuk proses hukum.
Dalam menjalankan perannya sebagai Penjaga Hukum Laut, TNI AL berkoordinasi erat dengan berbagai instansi terkait seperti Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sinergi ini memastikan penanganan kejahatan maritim dapat dilakukan secara komprehensif dan efektif. Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, dalam sebuah arahan kepada jajarannya pada tanggal 20 Mei 2025, menekankan, “TNI AL akan terus meningkatkan operasi penegakan hukum di laut untuk menciptakan rasa aman dan memastikan bahwa kekayaan maritim kita tidak dicuri.”
Selain penindakan, peran TNI AL sebagai Penjaga Hukum Laut juga mencakup upaya pencegahan melalui kehadiran patroli yang berkelanjutan dan edukasi kepada masyarakat pesisir mengenai pentingnya menjaga kelestarian laut dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Ini merupakan bagian dari pendekatan soft power untuk membangun kesadaran kolektif.
Dengan demikian, keberadaan TNI AL sebagai Penjaga Hukum Laut merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan maritim dan memastikan stabilitas hukum di perairan Indonesia. Dedikasi mereka sangat vital untuk melindungi kekayaan alam dan menjamin keamanan navigasi bagi semua pihak.