Dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki fungsi krusial sebagai penindak. Fungsi ini diimplementasikan secara konkret di lapangan saat Menghadapi Agresi, baik yang berasal dari kekuatan militer asing maupun ancaman bersenjata di dalam negeri. Implementasi fungsi penindak ini bukan sekadar pengerahan kekuatan, melainkan melibatkan perencanaan strategis, kesiapan operasional, dan penggunaan doktrin militer yang efektif untuk menetralisir ancaman dan memulihkan keamanan.
Implementasi fungsi penindak dimulai dari tingkat kesiapan operasional yang tinggi. Seluruh matra TNI—Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara—melakukan latihan rutin dan simulasi untuk memastikan prajurit dan alutsista siap sedia setiap saat. Kesiapan ini menjadi kunci saat Menghadapi Agresi yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi. Misalnya, jika terjadi pelanggaran batas wilayah laut oleh kapal asing yang tidak berizin, unit TNI Angkatan Laut akan segera mengerahkan kapal perang dan pesawat patroli maritim untuk melakukan intervensi sesuai prosedur operasi standar.
Pada insiden yang tercatat pada hari Selasa, 10 Juni 2025, pukul 07:30 WITA, sebuah kapal patroli asing terdeteksi melanggar batas perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna. Dengan cepat, KRI Sultan Iskandar Muda dari Armada II TNI AL meluncur untuk melakukan pengejaran dan memaksa kapal tersebut keluar dari wilayah kedaulatan Indonesia. Tindakan tegas ini merupakan contoh nyata dari implementasi fungsi penindak TNI dalam Menghadapi Agresi non-militer yang mengancam sumber daya nasional.
Selain agresi dari luar, TNI juga bertindak sebagai penindak dalam menghadapi ancaman bersenjata di dalam negeri, seperti kelompok separatis atau teroris. Dalam konteks ini, fungsi penindak dilakukan melalui operasi militer selain perang (OMSP) yang berkoordinasi erat dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Tujuan utamanya adalah untuk menetralisir ancaman dan memulihkan keamanan bagi masyarakat.
Sebagai contoh, dalam operasi penumpasan kelompok bersenjata di wilayah Papua, TNI bersama Polri melaksanakan operasi terpadu. Pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 11:00 WIT, tim gabungan TNI berhasil melumpuhkan seorang pemimpin kelompok kriminal bersenjata (KKB) setelah melalui baku tembak intens di pedalaman hutan. Penegakan hukum dan penindakan ini adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah rawan. Proses ini juga melibatkan aspek intelijen dan pengumpulan informasi untuk memastikan tindakan yang presisi dan meminimalkan dampak terhadap warga sipil. Implementasi fungsi penindak ini menegaskan bahwa TNI selalu siap Menghadapi Agresi demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara.