Dalam konteks pertahanan negara yang dinamis dan ancaman yang terus berkembang, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memerlukan kerangka strategis jangka panjang untuk memastikan kesiapan tempur dan modernisasi alutsista. Doktrin Pembinaan Kekuatan TNI periode 2024–2045 adalah cetak biru yang memandu pembangunan postur militer Indonesia menuju kekuatan yang ideal (ideal force) dan modern, sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Doktrin Pembinaan Kekuatan ini bukan hanya tentang pembelian senjata baru, tetapi mencakup restrukturisasi organisasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, dan pembangunan infrastruktur pertahanan yang memadai di seluruh wilayah kedaulatan.
Tujuan utama dari Doktrin Pembinaan Kekuatan ini adalah mencapai Minimum Essential Force (MEF) yang utuh, yang didefinisikan sebagai tingkat kekuatan minimal yang harus dimiliki TNI untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya secara efektif. Namun, visi 2024–2045 melampaui MEF, mengarah pada Modern Essential Force (MoEF) yang menekankan pada teknologi dan kapabilitas superior. Tiga pilar utama dalam pembinaan kekuatan ini meliputi:
- Pengadaan Alutsista Modern: Prioritas diberikan pada sistem senjata yang mendukung Doktrin Serangan Presisi dan meningkatkan kemampuan network-centric warfare (peperangan berbasis jaringan). Matra Udara, misalnya, menargetkan penambahan skuadron jet tempur canggih, sementara Matra Laut fokus pada peningkatan jumlah kapal selam dan kapal permukaan multirole.
- Pembangunan SDM Unggul: Doktrin ini menekankan pentingnya pelatihan yang fokus pada penguasaan teknologi militer terbaru, terutama di bidang siber, ruang angkasa, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Di Pusat Pendidikan dan Pelatihan TNI pada Semester I 2025, kurikulum pelatihan siber ditingkatkan sebesar 30% untuk mencetak ahli perang siber yang kompeten.
- Penguatan Pangkalan dan Fasilitas: Dilakukan pemindahan dan penguatan pangkalan militer ke wilayah-wilayah strategis, seperti pembangunan pangkalan di Natuna dan Biak, untuk memastikan Tri Dharma Eka Karma dapat diimplementasikan secara optimal di wilayah perbatasan dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Dengan fokus pada pembangunan jangka panjang hingga 2045, Doktrin Pembinaan Kekuatan TNI dirancang untuk mengatasi ancaman konvensional sekaligus ancaman asimetris, menjamin bahwa TNI tetap relevan dan mampu menjaga kedaulatan Indonesia di masa depan.